Mendagri Sebut Komposisi Pendapatan APBD Sulsel TA 2023 Tergolong Kuat

MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian mengaku, bahwa komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023 tergolong kuat.

Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Wakil Walikota Makassar Paparkan Capaian Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2022

Hal itu disampaikan pada Pengarahan Mendagri mengenai Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulsel kepada Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Walikota se Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jum'at (27/1/2023).

Adapun komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023 tergolong kuat, dengan PAD 57, 25 persen dan pendapatan transfer 42, 65 persen.

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

"Sulsel ini (komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023) pendapatan transfer 42, 65 persen dan PAD 57, 25 persen. Saya melihat dari segi pendapatan, Sulsel agak kuat, " ungkapnya.

Tito Karnavian pun mengakui, bahwa ekonomi Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Serta inflasi yang terkendali.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

"Inflasi untuk Sulsel sementara ini cukup terkendali, pertumbuhan ekonominya juga bagus. Karena penyumbang pangan dan swastanya juga hidup, " ungkapnya.

Ia pun mendorong Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk terus mencari peluang agar PAD dapat meningkat. Serta mengoptimalisasi belanja daerah. "APBD untuk mempercepat pembangunan, mempercepat recovery. (Kita harap) itu tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan di sampai akhir tahun, " pungkasnya.

Baca juga: Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menuturkan, "Alhamdulillah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, " tuturnya.

"Kita harap dengan arahan bapak Mendagri kepada kami selaku Pemprov, Forkopimda, dan Bupati/Walikota dapat memaksimalkan upaya
penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, " imbuhnya.(***)

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda: Peningkatan Kesejahteraan PNS Jadi PR Pemerintah-DPR di Tengah Keterbatasan Anggaran